18. pilih calon legislatif yang Nasionalis Rabu, 01 April 09 - oleh : alexon syazily
Membaca paparan perhitungan BBM yang dibuat pak Kwik, mungkin benar. Saya yaqin banyak juga orang Indonesia yang tahu dan bisa menghitung kalkulasi BBM . Tapi yang kurang adalah yang seberani Pak Kwik yang menyajikan di depan khalayak ramai. Bangsa kita selama ORBA dijadikan bangsa bongsai, sehingga mentalnya menjadi kerdil seperti sekarang. Negara yang kaya sumber alam tapi pendapatan negara dari tambang hanya tidak lebih 16 %. Padahal Bung Karno pernah mengatakan kepada ir.Sutami bahwa bila Indonesia mengelola sendiri tambang emasnya yang ada di Jaya pura(Freeport) maka sudah mampu hidup makmur. Mari kita pilih caleg maupun presiden yang berani seperti evo moralesnya Indonesia.
17. masuk akal.,, Selasa, 17 Maret 09 - oleh : rahmat pandi
salam kenal pak,
saya pandi
mahasiswa pertanian USU medan
saya kira semua perhitungan di atas sudah masuk akal sekali,walaupun ada selisih, angka 30% yang anda tentukan sudah cukup besar sehingga negara kita masih memiliki tabungan 119 T. selain daripada itu, kita telah mengetahui bahwa minyak-minyak nabati kita termasuk CPO dapat diubah menjadi Biofuel dan kalau saya tidak salah biaya untuk mengkonversi minyak nabati ke Biofuel tersebut perliternya dibawah Rp.1000,00 tetapi mengapa pemerintah kita tidak melihat peluang ini, padahal itu merupakan hal yang sangat menjanjikan jika harga BBM saat ini Rp.45.000,00/liter.,,
apakah karena SDM yang kurang mampu atau karena coorruption mind yang sering bapak cetuskan??
16. Membangun Optimisme dari Skeptisme Jumat, 13 Maret 09 - oleh : Sony Yulianto
Melanjutkan komentar saya sebelumnya, rasanya tidak menjadi final dan adil bila kritik kita dan sikap skeptis kita terhadap kondisi yang ada tidak dilengkapi dengan tawaran atas berbagai solusi.
Dan kalau pernyataan terakhir pak Kwik adalah mohon dikritik mengenai perhitungan-perhitungan beliau menyangkut artikelnya, saya kira lebih baiknya kita tidak beradu kritik dalam manajemen BBM di negeri ini pak.
Saya memang bingung... dan saya sependapat bahwa banyak hal yang keliru dan harus diperbaiki dalam manajemen pengelolaan Sumber daya Energi (BBM). Namun alangkah baiknya kalau mengetuk pintu otoritas energi di negeri ini seperti BP Migas, Pertamina, Kementrian ESDM atau lebih jauh Presiden dalam sebuah refleksi bersama untuk mereka menentukan arah yang lebih baik dan lebih transparan dalam manajemen energi.
Sebagai orang yang pernah berada di sana (di Pemerintahan), satu hal yang ingin saya tahu dari Pak Kwik, apa sebenarnya persoalan mendasar manajemen pemerintahan kita, khususnya kebijakan energi sehingga sedemikian sulitnya bahkan untuk semua presiden (saya harus sebut ini, karena Megawati juga pernah pada posisi yang sama)untuk mencapai transparansi.
Masih mungkinkan kita membangun optimisme terhadap hal ini, atau barangkali terlalu bobrok-kah otoritas energi kita dari level kementrian hingga Pertamina.
Seberapa mungkin kita bisa membangun optimisme dan solusi dari skeptisme kita, mungkin dalam prosentase tertentu (maaf, saya kira dalam disiplin ekonomi dan statistik wajar kalau angka-angka menjadi penting).
15. susidi BBM Kamis, 12 Maret 09 - oleh : yasa
pak kwik ,dari dulu pemerintah selalu bilang BBM disubsidi padahal subsidi itu kan harusnya untuk minyak yang diimpor saja tetapi kenapa seluruh BBM yang dijual dibilang disubsidi
14. Emang Bingung Pak Kwik...... Rabu, 11 Maret 09 - oleh : Sony Yulianto
Saya penasaran untuk baca koran internet setelah lihat Interview di TV One dengan pak Kwik. Kayaknya Kita emang dibikin bingung yaa... Negeri yang kaya Sumber Daya Alam ini koq bisa diombang-ambing ekonomi berbasis transaksi derivatif yang hanya ada dalam kertas-kertas kontrak pak.
Saya memang tidak begitu paham kalkulasi makro ekonomi dalam statistik yang disajikan pemerintah, ataupun kalkulasi mikro ekonomi seperti cash basis method dan replacement value method yang tadi disampaikan. Namun sederhana saja, kalau lahan pertanian kita luas, lahan pertambangan minyak kita cukup tetapi kita bilang harus membayar hal itu dengan hitung-hitungan kertas di New York sana yaa... saya kira banyak yang salah dalam cara pandang kita.
Bagaimana tuh pak hubungan yang sesungguhnya antara ekonomi sektor riil dengan non riil (ekonomi kertas kontrak)yang ada di lantai-lantai bursa komoditas, bursa saham, bursa valuta yang sangat tidak membumi namun tetap menjadi rujukan angka makro ekonomi semua negera di dunia.
Saya yakin hal-hal seperti itu sangat tidak dimengerti oleh para pendukung partai yang menjadi rumah pak Kwik (PDIP) yang sebagian besar rakyat kecil pak. Nah kasi terjemahannya dong... Bagaimana arti kebijakan-kebijakan ekonomi yang sangat tidak membumi itu.
Mungkin saya dan pak Kwik ada perbedaan ideologi dan generasi, Saya tidak bersama PDIP dan lahir di tahun 1973, tidak lulus (DO) jurusan Hubungan Internasional serta hanya menjadi wiraswastawan kecil di daerah yang hanya ngurus warung internet.
Tapi saya menyakini ada satu hal yang sama dan saya yakin banyak orang yang sama dengan kita menginginkan kesejahteraan hadir di negeri ini.
Kesamaan kita semua adalah ideologi kesejahteraan pak... buat apa negeri ini berpemerintahan dan merdeka kalau tidak mempu menghadirkan kesejahteraan.
Kala u apa yang tertulis dalam pasal 33 UUD 1945 (sebelum diamandemen): Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (kalau nggak salah, karena saya nggak hapal persisnya)itu tidak bisa diterjemahkan dengan cara yang dipahami rakyat... ya bagaimana itu?
Emang Bingung pak Kwik....
13. Mohon Inspirasi dan Mohon Tampil Kembali Sabtu, 07 Maret 09 - oleh : A. Widyatmoko
Pak mohon agar saya bisa dapatkan buah pikiran bapak melalui email. Bapak dan Satjipto Rahardjo sudah menginspirasi saya sejak mahasiswa. Kalau boleh saya mohon bapak tampil kembali, tidak harus di partai tapi dalam gerakan moral. biar kapok manusia - manusia itu. terima kasih
12. KKG for the nation Minggu, 01 Maret 09 - oleh : Sutris
Pak Kwik,
kenapa gak bikin partai politik sendiri? supaya bisa berjuang sepenuhnya untuk rakyat.
Yakin deh pasti banyak yang dukung.
Apalagi platformnya sudah jelas terpapar.
Kalo PDI-Perjuangan gak mau dukung, banyak yang akan dukung. Bagaimanapun politik itu sederhana, yang paling banyak pendukung, dia yang menang
11. Kebingungan yang membawa hikmah Jumat, 20 Februari 09 - oleh : Widhiatmojo
Ini adalah lagi-lagi sebuah tulisan khas pak KKG yang kritis dan menohok para teknokrat yang mendukung kebijaksanaan Pemerintah soal BBM. Tentunya buah-buah pikiran pak KKG ini akan banyak menuai komentar dari berbagai kalangan baik yang pro maupun yang kontra terhadap kebijakan Pemerintah di bidang ekonomi ini.
Hikmah positifnya adalah untuk suatu perubahan yang memakmurkan rakyat Indonesia, dan dampak negatifnya menyinggung hati pemerintah dan para pendukungnya sehingga energi negatif juga akan memenuhi ruangan. Masyarakat Indonesia yang grass root seperti saya ini sangat berharap bahwa energi positif-nya akan mampu mengeliminasi energi negatif itu.
Sebuah komentar tajam dari pak Basri Hasan atas tulisan ini berdalih bahwa pertama, kemarukan Pertamina dan tim ekonomi Pemerintah dalam menilep keuntungan BBM (jika asumsi itu benar adanya) yang ditampilkan dalam tulisan pak KKG adalah semata-mata sebuah konsekuensi daripada UUD45 pasal 33 yang mengesahkan monopoli Pemerintah (baca: hak Pemerintah untuk mengatur keuntungan BBM).
Kedua, asumsi keuntungan dari kebijakan harga BBM itu, logikanya sebagian besar berada dalam kantung-kantung ‘swasta-asing’ sebab kita tahu bahwa Pertamina sedikit sekali melakukan exploitasi langsung (lifting) minyak bumi. Ini menjawab pertanyaan pak KKG, kemana sebenarnya keuntungan trilyunan itu berada.
Dari kedua komentar tersebut, seharusnya disimpulkan bahwa Pemerintah telah gagal mengemban amanat UUD45 pasal 33 yang seharusnya menjadi Penguasa Tunggal bagi kekayaan alam Indonesia dan digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia (baca: bukan kemakmuran pihak asing).
Disini saya melihat bahwa kurang arif untuk menempatkan tulisan pak KKG sebagai isapan jempol belaka dan menunjuk UUD45 pasal 33 lah biang kerok nya sehingga tidak merasa perlu menjalankan governmental accounting.
Saya katakan kurang arif karena hal ini membelokkan makna tulisan pak KKG ini, yang secara terbuka mengajak peran serta masyarakat dalam mengkaji data-data yang disodorkan dengan lebih kritis dan peduli, dan menginginkan perbaikan kebijakan harga BBM dan kinerja Pertamina sehingga membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia.
Perhatikan bahwa jika kita melihatnya secara lebih jernih maka pendapat pak Basri Hasan ini setali tiga uang dengan tulisan pak KKG yang sama-sama menginginkan perubahan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi, mengapa mesti dipertentangkan? setidaknya demikianlah menurut pandangan saya ketika membaca komentar tersebut – mohon maaf jika keliru.
Saya melihat suatu masalah lain di sini yang mana tidaklah mudah bagi pemikir-pemikir bebas seperti pak KKG ini untuk bisa memotori suatu perubahan (change) menantang derasnya arus tradisi lama yang otoriter.
Manusia memang boleh berkehendak bebas, bisa memilih pemuasan duniawi dalam intelektualitas dan kekuasaan atau memilih pemuasan spritual dalam kasih dan pengampunan.
Itulah romantika kehidupan, tetap menarik untuk dijalani walau dalam perbedaan dan pertikaian.
Masihkah ada orang yang memilih kasih yang tanpa pamrih berjuang bagi kebahagiaan manusia lainnya tanpa iri dengki, tanpa sakit hati, yang ada cuman rendah hati dan menjadi bukan siapa-siapa, karena ia sadar, kerajaaannya bukanlah disini….
10. Pertamina+UUD45+Monopoli Jumat, 13 Februari 09 - oleh : Basri Hasan
Kenapa kita banyak yang getol mengkritik pemerintah soal harga BBM? Sementara kita tidak pernah mau melihat kelemahan dasar konstitusi kita. Akibat pasal 33 BBM dikuasai Pemerintah (Pertamina) dan boleh bermonopoli ria. KKG sampai detik ini sangat setia dengan ide uud45 ini. Sekaligus pemerntah juga karena itu tidak merasa perlu menjalankan governmental accounting, lantas semua asumsi harga dan keuntungan yang diperolah sama dengan isapan jempol. Padahal semua tahu Pertamina sangat sedikit sekali melakukan exploitasi (lifting) langsung minyak bumi, sebagian besar dilakukan oleh swasta.
9. melarat Selasa, 03 Februari 09 - oleh : bima
Salam hormat buat Pak Kwik.
Hemat saya kalo saja pemerintah itu memang mau rakyatnya sejahtera itu memang sangat gampang.dgn contoh tulisan bapak tersebut sudah pasti rakyat sejahtera. Tp kondisi rakyat melarat itu memang dibikin oleh pemerintah sendiri. Kan sudah ada idiomnya buatlah rakyat itu menjadi melarat maka para pejabatnya kayaraya dari hasil korupsi. kenapa bisa begitu. Karena dgn rakyat melarat,rakyat tdk akan memikirkan negaranya( pejabatnya yg korup), yg rakyat pikirkan hanya perutnya saja krn tdk sempat berpikir maka dr itu rakyat harus tetap miskin agar para pejabat dgn mudah korupsi. buat apa kita/negara banyak minyaknya dan hasil tambang lainya tp rakyatnya miskin.belum ada di negeri ini yg benar benar peduli sama rakyatnya tp selalu bicara atas nama rakyat ( rakyat yg mana ? ) mohon ulasan bpk disebarluaskan jgn hanya di internet saja krn belum tentu rakyat kecil bisa baca.
maju terus pak. Tdk perlu takut tuhan berserta dengan orang orang yg mulia. amin
8. Sebagai Tambahan Selasa, 03 Februari 09 - oleh : Du Quintono
Pak Kwik, saya ingin lengkapi tulisan Bapak dengan tulisan saya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Jika berkenan kunjungi blog saya di du02051951.blogdetik.com.
7. konspirasiberjamaah Jumat, 30 Januari 09 - oleh : sayasaja
Ada keinginan untuk melemahkan nilai tukar dengan defisit gede-gedean dengan berbagai cara yang bertujuan mencari tax saving, meningkatkan biaya untuk mengurangi keuntungan korporasi.
6. Mengapa Mereka diam? Minggu, 25 Januari 09 - oleh : Ramoti
om Kwik..saya salut dengan perhitungan anda..yang membuat saya heran..mengapa "mereka" diam saja..bukankah mereka punya teknokrat keuangan yang bisa membuat "perhitungan" masalah ini??
apa "mereka" sudah kena virus DIAM asal AMAN ?
5. Jawaban kepada Sdr. Dewo Jumat, 23 Januari 09 - oleh : Kwik Kian Gie
Sejak tahun 1980 saya sudah mengemukakan pendapat-pendapat seperti yang tercantum dalam artikel di KoranInternet ini tentang kebijakan BBM, dan terutama dengan apa yang dinamakan “subsidi”.
Sejak sekitar 12 tahun yang lalu juga saya banyak menulis tentang hal yang sama dalam berbagai media massa yang jumlah artikelnya tidak kurang dari 14.
Ketika dalam kabinet selalu mengemukakan hal yang sama dalam sidang-sidang kabinet. Karena itu, ada tekanan sangat besar pada Presiden Abdurrachman Wahid untuk memecat saya sebagai Menko EKUIN. Selama dalam Komisi IX DPR RI juga selalu saya kemukakan. Kemudian sebagai Menteri dan Kepala Bappenas yang ex officio Komisaris Pertamina ketika masih berbentuk Perum juga saya kemukakan.
Kesemuanya tidak pernah ditanggapi. Karena itu saya sebagai Menko EKUIN minta melihat dan mempelajari semua pembukuan Pertamina dan pembukuan di Departemen Keuangan yang ada hubungannya dengan minyak dan BBM. Semuanya ditolak dengan alasan bahwa sudah merupakan tradisi yang boleh hanya Presiden dan Menteri Keuangan.
Dalam tahun 2008, kecuali menulis sangat banyak artikel dan memberikan paparan-paparan dalam berbagai seminar juga saya kemukakan. Saya diundang oleh Panitia Angket BBM di DPR RI, dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah dengan pikiran-pikiran dan perhitungan-perhitungan yang sama. Dalam tahun 2008 itu juga saya diundang oleh MM Manajemen UI memberikan paparan di aula FE UI dengan pembicara-pembicara lainnya Dirut Pertamina Arie Sumarno dan Dekan FE UI, Prof. Bambang Bodjonegoro.
Semuanya tidak dihiraukan. Kalau Anda berkenan, saya dapat memberikan bagian besar dari pikiran-pikiran tersebut kepada anda melalui e-mail.
Banyak terima kasih.
Kwik Kian Gie
4. pertamina, bisakah kau jujur? Rabu, 21 Januari 09 - oleh : omfeby
Barangkali, kalau ada rumor bahwa sistim pembukuan keuangan pertamina itu ganda (double)....masuk nalar juga ya. So, jumlah yang Pak Kwik pertanyakan itu masuk ke pembukuan yang takkan pernah terjangkau oleh instutusi pengawasan/pemeriksaan di negara kita. Tapi, kira-kira, nih,...apa para wakil rakyat kita di pusat juga bingung ya, seperti Pak Kwik. Ya barangkali kalo pak Kwik bingung karena perhitungan beliau gak sama dengan Pertamina (pemerintah); sementara..kalo wakil kita bingungnya karena...apa ya?....mmmm bisa jadi bingung dengan Pak Kwik yang bingung, so....nyante aja. Dalam benaknya mungkin begini: "Emangnya gua pikirin..?" Yang penting khan dah enak duduk di gedung DPR, sukur sukur kecipratan "laba" dari pertamina.
3. UU Audit APBN Rabu, 21 Januari 09 - oleh : tone_alone
seharusnya DPR membuat UU tentang audit penerimaan & pengeluaran negara yang anggota auditornya independen & bertanggung jawab dan setiap tahunnya dipublikasikan ke masyarakat melalui media dengan sejelasnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun tapi bisa/mau nggak ya?? Secara UU Tipikor aja ga kelar-kelar. Memang bener harus ada "Kongres Nasional"
2. Kenapa Baru Sekarang Selasa, 20 Januari 09 - oleh : dewo
Bp. Kwik Kian yang terhormat,
Kenapa baru sekarang Bapak berkomentar, padahal sudah sejak dulu Bapak mengerti masalah ini.
Pada saat Bapak duduk di pemerintahan mengapa tidak mambantu rakyat untuk menyelami hal ini mungkin dengan membuat tuisan2 seperti ini atau berteriak lantang kepada para pemimpin kita saat itu.
Kalau sekarang Bapak baru mengirimkan opini kita sudah sangat terlambat karena kita sama2 orang sipil yg tidak akan pernah ada harganya di mata pemerintah.
Kalau memang Bapak ingin membantu kami, sudi kiranya Bapak bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi swasta untuk meminta penjelasan dari perwakilan pemerintah atau minta disediakan spot khusus pada jam tertentu di acara televisi.
Jadi saran saya tolong berikan sesuatu yang konkrit kepada masyarakat kita. Karena Anda adalah pakar ekonomi yg mengerti sekali dan saya anggap cerdas serta kritis.
Terima kasih dan hormat saya,
Dewo
1. Kesejahteraan yang Tertunda Selasa, 20 Januari 09 - oleh : Joy Irman
Pemerintah janganlah menunda-nunda kesejahteraan rakyatnya dengan ketidakjelasan harga dan pengelolaan BBM. Bagaimana pun rakyat telah cukup menderita dengan kondisi ekonomi saat ini, khususnya untuk biaya pendidikan yang semakin mahal, biaya kesehatan yang semakin tak terjangkau, biaya sembako yang sema semakin membebani, dll.
